Vivo X Fold3 Pro
- 8.8/10 (12 Reviews)
- 4 hari lalu
Starlink V5 lebih ringan dan hemat daya dibandingkan V4, tetapi bukan peningkatan kecepatan. Simak siapa yang sebaiknya menunggu dan siapa yang tetap bisa memilih V4.
Loading...
Loading...
Loading...
Hedra.ID, Washington - Sebanyak 142 aksi penolakan data center berlangsung di 42 negara bagian Amerika Serikat pada 18 Juli 2026. Hal ini merupakan upaya nasional pertama di negara tersebut untuk menyatukan keresahan terhadap ekspansi infrastruktur AI yang sebelumnya lebih banyak muncul sebagai konflik perizinan di tingkat kota dan county.
Cakupan wilayahnya memang luas, tetapi jumlah peserta secara nasional belum tersedia. Penyelenggara lokal juga mengakui bahwa kehadiran di sejumlah kota dan wilayah pedesaan lebih rendah dari perkiraan.
Seperti dikutip dari laporan Reuters, Senin (20/7/2026), bobot politik aksi tersebut karena itu tidak hanya terletak pada jumlah orang yang turun ke jalan. Perubahan utamanya ada pada cara isu dibawa: keberatan terhadap proyek individual mulai disatukan menjadi perdebatan lintas wilayah tentang arah pembangunan infrastruktur AI.
Data center pun tidak lagi diperlakukan sekadar sebagai bangunan teknis yang menyediakan kapasitas komputasi. Fasilitas ini mulai diperdebatkan sebagai infrastruktur yang membagi biaya, manfaat, sumber daya, dan kewenangan pengambilan keputusan.
Bagi pengguna, AI lebih sering hadir sebagai perangkat lunak: chatbot, mesin pencari, sistem rekomendasi, atau alat pembuat gambar. Di belakang layanan itu terdapat server, jaringan transmisi, pembangkit listrik, sistem pendinginan, lahan, dan pasokan air.
Kebutuhan fisik tersebut meningkat ketika perusahaan menambah kapasitas untuk melatih dan menjalankan model AI. Peneliti United Nations University memperkirakan konsumsi listrik dan air data center secara global dapat meningkat dua kali lipat pada 2030.
Proyeksi itu tidak berarti setiap fasilitas akan memakai sumber daya dalam jumlah yang sama. Namun, angka tersebut membantu menjelaskan mengapa lokasi dan desain data center semakin diperlakukan sebagai persoalan publik.
Bagi pengembang, lahan yang dekat dengan jaringan listrik dan koneksi telekomunikasi merupakan lokasi strategis. Bagi warga, tempat yang sama dapat berkaitan dengan kawasan pertanian, pasokan air, biaya listrik, ketenangan lingkungan, atau karakter wilayah yang ingin dipertahankan.
Dua kepentingan itu bertemu dalam proses perizinan. Data center kemudian dinilai bukan hanya dari nilai investasinya, tetapi juga dari pengaruh kebutuhannya terhadap sistem yang sudah dipakai masyarakat.
Penyelenggara aksi nasional merangkum tuntutan kelompok-kelompok yang terlibat ke dalam empat wilayah: transparansi pembangunan, perlindungan sumber daya dan kesehatan lingkungan, manfaat ekonomi bagi komunitas, serta mekanisme untuk meminta pertanggungjawaban pengembang ketika janji proyek tidak dipenuhi.
Rangkaian tuntutan tersebut menunjukkan bahwa penolakan tidak selalu berarti menolak semua teknologi atau pembangunan data center. Sebagian konflik justru berpusat pada syarat yang menyertai proyek.
Ketika sebuah fasilitas membutuhkan sambungan listrik baru, misalnya, perdebatan bergerak ke soal pembiayaan pembangkit, jaringan transmisi, dan penguatan sistem kelistrikan. Ketika pemerintah menawarkan insentif pajak, warga dapat mempertanyakan apakah pendapatan dan lapangan kerja yang dijanjikan sebanding dengan konsesi yang diberikan.
Pertanyaan serupa muncul pada penggunaan air, kebisingan, lalu lintas konstruksi, dan perubahan fungsi lahan. Risikonya berbeda di setiap lokasi. Namun, tanpa data terbuka dan pembagian tanggung jawab yang jelas, warga sulit menilai apakah manfaat proyek akan bertahan di komunitas atau lebih banyak mengalir kepada perusahaan dan pemilik modal.
Survei Reuters dan Ipsos memberi konteks terhadap tekanan tersebut. Dari 4.531 responden, 57% mengatakan akan menolak pembangunan data center di komunitas mereka, sementara hanya 14% yang menyatakan menerima. Sebanyak 77% khawatir ekspansi data center untuk AI akan membuat listrik lebih mahal.
Survei itu menangkap persepsi dan kekhawatiran publik. Hasilnya tidak membuktikan bahwa setiap data center telah atau akan menyebabkan kenaikan tarif listrik.
Aksi nasional tersebut dikoordinasikan HumansFirst, kelompok yang dipimpin tokoh dengan latar gerakan konservatif. Kampanyenya menekankan kendali komunitas, penolakan terhadap subsidi perusahaan, dan kekhawatiran yang lebih luas terhadap perkembangan AI.
Kelompok itu menyatakan tidak mendukung moratorium nasional maupun moratorium di setiap negara bagian. Fokusnya adalah memberi masyarakat setempat kewenangan lebih besar dalam menentukan apakah proyek dapat dibangun.
Di tempat lain, tuntutan moratorium dan pengawasan yang lebih kuat juga datang dari politikus serta aktivis progresif. Reuters menemukan bahwa penolakan di Michigan mempertemukan warga dari posisi politik berbeda. Jawaban yang ditawarkan para kandidat pun beragam, dari dukungan terhadap teknologi dengan kewajiban pembayaran sumber daya hingga pengawasan perusahaan yang lebih ketat.
Pertemuan kepentingan tersebut tidak membentuk satu koalisi dengan agenda seragam. Kelompok konservatif dapat menekankan hak milik, pajak, dan kendali lokal. Kelompok lingkungan lebih banyak menyoroti emisi, energi, dan penggunaan air. Kelompok pekerja dapat menuntut lapangan kerja dengan upah layak, sementara sebagian warga menginginkan pembangunan dihentikan.
Titik temunya terletak pada satu tuntutan: ekspansi AI tidak seharusnya ditentukan hanya oleh perusahaan teknologi, pengembang, dan pejabat yang merundingkan proyek. Perbedaannya muncul ketika mereka menentukan seberapa jauh pemerintah perlu membatasi pembangunan.
Konflik di Saline Township, Michigan, memperlihatkan bagaimana ketimpangan kapasitas dapat memengaruhi politik proyek. Dewan township sempat menolak perubahan zonasi untuk data center Stargate senilai US$16 miliar.
Setelah pengembang dan pemilik tanah menggugat, para pejabat menyepakati keputusan pengadilan yang memungkinkan konstruksi berjalan dengan sejumlah persyaratan dan manfaat bagi komunitas.
Kesepakatan itu mencakup sekitar US$14 juta untuk manfaat komunitas, pelestarian lahan pertanian, layanan pemadam, serta pembatasan penggunaan air dan kebisingan. Pengembang juga menyatakan proyek tersebut akan membawa lapangan kerja, pendapatan pajak, dan perlindungan terhadap tagihan listrik lokal.
Penentang tetap menggugat kesepakatan itu karena menilai pemerintah setempat berada dalam tekanan litigasi.
Kasus tersebut menunjukkan bahwa izin formal bukan satu-satunya medan pertarungan. Kemampuan pemerintah lokal membiayai proses hukum, mengakses ahli teknis, menilai kebutuhan energi, dan menegosiasikan manfaat ikut memengaruhi hasil akhirnya.
New York mengambil pendekatan berbeda. Pada 14 Juli 2026, pemerintah negara bagian menghentikan sementara penerbitan izin lingkungan untuk data center hyperscale baru hingga satu tahun.
Selama masa jeda, regulator akan menyusun kajian dampak yang mencakup kebutuhan energi, penggunaan dan kualitas air, serta kualitas udara. Pemerintah negara bagian juga memerintahkan penyusunan kerangka yang dapat digunakan pemerintah lokal untuk menegosiasikan manfaat komunitas, pembangunan infrastruktur, perekrutan tenaga lokal, dan dukungan finansial.
Kebijakan tersebut bukan penghentian permanen terhadap seluruh data center. Pemerintah menunda sebagian proses sambil menyiapkan standar dan alat tawar yang sebelumnya belum seragam.
Perusahaan data center menyatakan sedang bekerja sama dengan pembuat kebijakan dan masyarakat agar fasilitas mereka memperkuat, bukan membebani, wilayah tempat mereka beroperasi.
Dalam kasus Michigan, pengembang juga menyebut sistem pendinginan dan pembiayaan infrastrukturnya dirancang agar tidak membebani pasokan air maupun pelanggan listrik setempat. Pernyataan tersebut tetap merupakan posisi industri dan pengembang yang perlu dinilai melalui ketentuan proyek serta pelaksanaannya.
Bagi ekspansi AI, perubahan politik ini menambah satu batas baru. Perusahaan tidak hanya harus memperoleh chip, listrik, air, tanah, pendanaan, dan izin. Mereka juga perlu mendapatkan tingkat penerimaan yang memadai dari komunitas dan pemerintah yang akan menanggung konsekuensi pembangunan.
Penerimaan itu tidak selalu berbentuk persetujuan penuh. Syaratnya dapat berupa kewajiban membiayai jaringan sendiri, batas penggunaan air, jaminan kebisingan, keterbukaan kontrak, manfaat komunitas, atau kesempatan bagi warga untuk menolak proyek sejak awal.
Aksi di 42 negara bagian belum membuktikan bahwa penolakan akan menghentikan laju pembangunan data center. Sejumlah proyek tetap berjalan meski menghadapi perlawanan, sementara jumlah peserta dalam beberapa aksi masih kecil.
Namun, konflik tersebut telah mengubah pertanyaan yang mengiringi pembangunan. Perdebatan tidak lagi berhenti pada apakah Amerika membutuhkan infrastruktur AI. Fokusnya bergeser ke syarat pembangunan: siapa yang memutuskan, siapa yang membayar, siapa yang menerima manfaat, dan siapa yang menanggung risikonya.
Data center tetap menjadi fondasi fisik AI. Kemampuan membangunnya kini semakin bergantung pada kesepakatan sosial di tempat fasilitas itu akan berdiri.
Starlink V5 lebih ringan dan hemat daya dibandingkan V4, tetapi bukan peningkatan kecepatan. Simak siapa yang sebaiknya menunggu dan siapa yang tetap bisa memilih V4.
