Kepala HAM PBB Volker Türk menyerukan garis merah global, verifikasi independen, dan pengamanan lebih kuat untuk menghadapi risiko AI canggih.
Hedra.ID - Investor pusat data biasanya datang membawa modal, server, dan rencana pembangunan fasilitas. Untuk proyek dalam skala sangat besar, ada satu komponen lain yang kini ikut masuk ke hitungan sejak awal: energi.
Managing Director of Investment Danantara Indonesia Stefanus Ade Hadiwidjaja mengatakan proyek pusat data dengan kebutuhan daya di atas 500 megawatt (MW) diminta menggunakan pendekatan bring your own energy atau BYOE. Dengan pola ini, investor tidak hanya membangun pusat datanya, tetapi juga perlu menyiapkan kebutuhan energi yang menopang operasinya.
Pertimbangannya bukan sekadar soal tagihan listrik. Danantara ingin tambahan permintaan dari pusat data besar tidak mengambil kapasitas yang juga dibutuhkan industri dan masyarakat.
Perubahan ini memperlihatkan bagaimana pertumbuhan komputasi AI ikut menggeser logika pembangunan infrastruktur digital. Ketika kebutuhan dayanya mencapai ratusan megawatt, listrik tidak lagi menjadi urusan yang datang setelah fasilitas selesai dirancang. Pasokan energi justru ikut menentukan apakah proyek itu masuk akal sejak awal.
Skala kebutuhan dayanya memang berbeda dari generasi pusat data sebelumnya. Kementerian ESDM menyebut pusat data pada era komputasi awan membutuhkan daya sekitar 10–30 MW. Untuk pusat data berbasis AI, kebutuhannya dapat berada di kisaran 100 MW hingga 1 GW.
Selisih itu mengubah posisi listrik di dalam proyek. Pada kebutuhan yang lebih kecil, pasokan masih bisa ditempatkan sebagai layanan utilitas yang dihubungkan ke fasilitas. Namun, ketika bebannya mencapai ratusan megawatt, ketersediaan daya, pembangunan pembangkit, jaringan transmisi, dan kepastian pasokan ikut menentukan kelayakan investasinya.
Skema BYOE yang disampaikan Danantara menunjukkan perubahan tersebut. Energi tidak lagi sekadar lapisan pendukung di belakang data center, tetapi bisa menjadi salah satu komponen utama yang harus disiapkan bersamaan dengan kapasitas komputasi.
Stefanus juga menyebut pembangkit yang disiapkan untuk proyek semacam ini dapat ditopang kontrak pembelian listrik jangka panjang. Artinya, investasi pada kapasitas komputasi dan kapasitas energi bisa semakin terhubung dalam satu struktur proyek.
Hubungan itu menjadi semakin relevan jika pertumbuhan permintaan bergerak sesuai proyeksi pemerintah. Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM memperkirakan kebutuhan listrik untuk pusat data di Indonesia dapat mencapai sekitar 32 GW pada 2032.
Dalam pernyataan terpisah, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyebut pengembangan pusat data membutuhkan tambahan sekitar 20 GW. Angka tersebut tidak berarti Indonesia sedang kehabisan listrik. Pemerintah pada saat yang sama merencanakan penambahan kapasitas pembangkit melalui RUPTL PLN 2025–2034 sebesar 69,5 GW.
Persoalannya terletak pada kecocokan antara pertumbuhan beban baru dan kesiapan infrastrukturnya. Kapasitas listrik harus tersedia di lokasi yang tepat, terhubung melalui jaringan yang memadai, dan dibangun mengikuti jadwal investasi pusat data.
Konsekuensinya terlihat pada cara lokasi pusat data mulai dipilih. ESDM memasukkan listrik, air, jaringan serat optik, dan kesiapan lokasi sebagai faktor penting dalam investasi. Pemerintah juga mendorong pengembangan pusat data ke Batam, Kepulauan Riau, dan wilayah lain yang memiliki akses ke jaringan internasional serta sistem kelistrikan yang dapat dikembangkan.
Batam memberi gambaran bagaimana kebutuhan komputasi dan energi mulai berjalan beriringan. Kapasitas pusat data yang telah tersedia, berkomitmen, dan sedang dikembangkan di kota tersebut disebut mencapai 1,47 GW. PLN Batam juga telah menandatangani kontrak pasokan listrik 450 MW dengan DayOne.
Contoh itu sekaligus memperlihatkan bahwa BYOE bukan satu-satunya pola pasokan. Fasilitas dengan karakteristik dan kebutuhan berbeda tetap dapat memperoleh listrik dari jaringan, sementara proyek dalam skala yang jauh lebih besar mulai didorong untuk ikut menyiapkan tambahan pasokannya sendiri.
Bagi Indonesia, perubahan ini membuat persaingan menarik investasi AI tidak bisa berhenti pada pembangunan gedung, server, atau konektivitas. Komdigi memperkirakan kapasitas pusat data Indonesia saat ini sekitar 580 MW dan menargetkan kenaikan menjadi 1,3 GW pada 2027–2028. Jika kapasitas komputasi terus tumbuh, penambahan tersebut perlu berjalan bersama infrastruktur energi yang menopangnya.
Itu sebabnya tantangan berikutnya bukan hanya membangun lebih banyak data center. Infrastruktur komputasi dan energi mulai bertemu dalam keputusan investasi yang sama: berapa besar kapasitas yang akan dibangun, di mana lokasinya, dan bagaimana kebutuhan listrik barunya dipenuhi tanpa sekadar memindahkan tekanan ke sistem yang sudah ada.
