Samsung resmi mengonfirmasi bahwa aplikasi pesan bawaannya, Samsung Messages, akan segera dihentikan. Aplikasi yang selama bertahun-tahun menjadi salah satu identitas khas ponsel Galaxy
Hedra.ID, Brussel - Komisi Eropa kembali memperketat sikapnya terhadap Huawei dan ZTE. Kali ini, lembaga eksekutif Uni Eropa (European Union/EU) itu merekomendasikan negara-negara anggota agar mengecualikan perangkat dua perusahaan China tersebut dari infrastruktur konektivitas operator telekomunikasi lokal.
Menurut laporan Reuters, rekomendasi itu disampaikan juru bicara EU dalam pengarahan di Brussels pada Senin (4/5/2026). Komisi juga menyebut aturan siber baru yang sedang disiapkan akan memberi EU ruang untuk melarang penggunaan perangkat dari pemasok yang dinilai berisiko tinggi di pasar kawasan tersebut.
Kabar ini penting bukan hanya karena menyangkut Huawei dan ZTE. Di baliknya, Komisi Eropa sedang mencoba membuat keputusan soal jaringan telekomunikasi lebih seragam di antara negara anggota.
Selama beberapa tahun terakhir, pembatasan terhadap vendor jaringan lebih banyak bergantung pada keputusan masing-masing negara. Dengan aturan baru, arah kebijakannya bisa bergerak ke level yang lebih terkoordinasi di tingkat EU.
Huawei dan ZTE sudah lama berada dalam sorotan kebijakan keamanan jaringan 5G Eropa. Pada 2023, EU menyatakan kedua perusahaan itu memiliki risiko yang secara material lebih tinggi dibanding pemasok 5G lain, berdasarkan kriteria dalam EU 5G Cybersecurity Toolbox.
Saat itu, EU juga menilai keputusan sejumlah negara anggota untuk membatasi atau mengecualikan Huawei dan ZTE dari jaringan 5G sebagai langkah yang sesuai dengan toolbox tersebut. Namun, implementasinya tidak selalu seragam di seluruh kawasan.
Masalah yang ingin ditekan EU bukan hanya soal keamanan teknis perangkat. Dalam dokumen kebijakannya, mereka juga menyoroti risiko rantai pasok ICT dari pemasok negara ketiga yang memiliki kekhawatiran keamanan siber, termasuk risiko ketergantungan dan potensi campur tangan asing.
Karena itu, rekomendasi terbaru ini bisa dibaca sebagai kelanjutan dari arah kebijakan yang sudah dibangun sejak 5G Toolbox, lalu diperluas melalui proposal revisi Cybersecurity Act pada Januari 2026.
Meski nadanya semakin tegas, langkah ini belum otomatis berarti Huawei dan ZTE langsung dilarang di seluruh infrastruktur telekomunikasi EU. Reuters melaporkan bahwa aturan siber baru tersebut sedang dalam proses dan akan memberi EU kemungkinan untuk melarang perangkat dari pemasok berisiko tinggi.
Dokumen resmi EU juga menunjukkan bahwa proposal revisi Cybersecurity Act ditujukan untuk memperkuat ketahanan siber, menyederhanakan sertifikasi, dan membuat pendekatan keamanan rantai pasok ICT lebih harmonis di antara negara anggota.
Bagi operator telekomunikasi, arah ini bisa berdampak pada pilihan vendor, strategi penggantian perangkat, dan kebutuhan diversifikasi pemasok. Namun, detail praktisnya akan bergantung pada bentuk akhir aturan, jadwal penerapan, dan keputusan masing-masing negara anggota.
China sebelumnya menolak rencana aturan Komisi Eropa tersebut. Dalam laporan terpisah pada 29 April 2026, negara tersebut mengancam akan mengambil langkah balasan jika EU tidak mengubah proposal aturan industri dan siber baru yang dianggap diskriminatif.
Kementerian Perdagangan China disebut menilai aturan yang diusulkan EU melanggar aturan WTO dan merugikan hubungan dagang kedua pihak. Beijing juga meminta klausul terkait negara yang menimbulkan kekhawatiran keamanan siber dan pemasok berisiko tinggi dihapus dari proposal.
Apa pengaruhnya bagi dalam negeri? Isu ini belum bisa dibaca sebagai sinyal langsung terhadap pasar lokal. Namun, arahnya relevan untuk dipantau karena menunjukkan bagaimana infrastruktur digital makin sering diperlakukan sebagai aset strategis, bukan sekadar proyek teknologi atau pengadaan perangkat.
Dalam konteks itu, pertanyaan utama bukan lagi siapa yang menawarkan perangkat paling murah atau paling cepat dipasang. Pemerintah dan operator di banyak negara kini juga harus menghitung risiko jangka panjang: keamanan jaringan, ketergantungan pemasok, dan posisi geopolitik di balik infrastruktur yang dipakai sehari-hari.
