Pelaku deepfake scam kini bisa meniru wajah, suara, dan identitas seseorang untuk membangun kepercayaan korban lewat pesan, telepon, hingga video call palsu.
Hedra.ID, New York - New York menjadi negara bagian pertama di Amerika Serikat yang memberlakukan moratorium pembangunan pusat data besar di tingkat negara bagian. Namun, kata “moratorium” di sini mudah menimbulkan kesan yang lebih luas daripada kebijakan sebenarnya.
Perintah eksekutif Gubernur Kathy Hochul tidak menghentikan semua pusat data, tidak menutup fasilitas yang sudah beroperasi, dan tidak melarang pengembangan kecerdasan buatan. Kebijakan itu menahan penerbitan izin lingkungan baru bagi pusat data yang membutuhkan daya sedikitnya 50 megawatt.
Menurut kantor gubernur yang dikutip Reuters, Selasa (14/7/2026), Departemen Konservasi Lingkungan New York tidak akan menerbitkan izin diskresioner untuk permohonan yang belum dinyatakan lengkap. Jeda ini dapat berlangsung hingga satu tahun, tetapi bisa berakhir lebih cepat setelah negara bagian menyelesaikan standar baru untuk pembangunan fasilitas tersebut.
Jadi, kebingungan utamanya bukan apakah New York menolak industri AI. Yang sedang dipersoalkan adalah syarat yang harus dipenuhi sebelum fasilitas berdaya besar tersambung ke jaringan listrik, serta siapa yang harus menanggung biaya dari kebutuhan tambahan itu.
Ambang 50 megawatt membuat kebijakan ini terutama menyasar fasilitas berskala sangat besar. Pusat data dengan kebutuhan daya lebih kecil tidak masuk ke dalam cakupan yang disebutkan pemerintah. Permohonan izin yang sudah dinyatakan lengkap juga tidak otomatis tertahan.
Karena itu, “menghentikan pembangunan” lebih tepat dibaca sebagai penghentian sementara pada salah satu tahap regulasi. Sebuah proyek masih memerlukan izin negara bagian, persetujuan zonasi, keputusan pemerintah lokal, sambungan utilitas, dan tahapan lain sebelum dapat beroperasi. Perintah Hochul menahan sebagian pintu masuk proyek baru, bukan membatalkan seluruh industri.
Cakupannya juga berbeda dari rancangan undang-undang yang disahkan legislatif New York pada Juni 2026. Responsible Data Center Development Act menetapkan ambang pusat data besar pada permintaan puncak 20 megawatt, lebih rendah daripada ambang dalam perintah gubernur.
Rancangan itu tidak hanya memuat moratorium satu tahun. Isinya juga mencakup kelas tarif listrik dan air tersendiri, dengar pendapat di komunitas lokasi proyek, sasaran energi terbarukan, standar tenaga kerja, serta manfaat bagi masyarakat setempat. Namun, rancangan tersebut belum menjadi dasar moratorium yang berlaku karena masih menunggu keputusan gubernur.
Perbedaan ini menunjukkan bahwa bentuk regulasi akhirnya belum selesai. Perintah eksekutif memberi jeda segera dengan cakupan yang lebih terbatas, sementara pemerintah dan legislatif masih perlu menyelaraskan aturan yang lebih permanen.
Pusat data bukan pelanggan listrik biasa. Kebutuhannya dapat menyerupai beban sebuah kawasan, tetapi terkonsentrasi pada satu fasilitas yang beroperasi terus-menerus. Ketika proyek baru meminta sambungan berkapasitas besar, jaringan mungkin memerlukan gardu, transmisi, pembangkit, atau peningkatan lain.
Masalahnya bukan hanya berapa banyak listrik yang akan dipakai setelah pusat data beroperasi. Utilitas harus merencanakan investasi jauh sebelum fasilitas mulai memakai daya. Jika proyek dibatalkan atau ditunda setelah perencanaan jaringan berjalan, biaya dan kapasitas yang sudah disiapkan dapat menjadi beban bagi sistem.
Pada Februari 2026, pemerintah New York mencatat 48 proyek beban besar dalam antrean interkoneksi operator jaringan listrik negara bagian. Total permintaannya melampaui 11 gigawatt dan banyak di antaranya berkaitan dengan industri intensif energi seperti pusat data. Reuters, dengan mengutip laporan operator jaringan yang lebih baru, menyebut antrean beban besar tersebut telah melampaui 12 gigawatt pada Mei.
Angka itu tidak berarti seluruh kapasitas tersebut pasti akan dibangun. Antrean juga mencakup jenis pengguna energi besar lainnya, dan proyek yang mengajukan sambungan belum tentu mencapai tahap konstruksi. Justru karena banyak permintaan belum jelas kepastiannya, perencanaan sistem listrik menjadi semakin sulit.
Sebelum moratorium diterbitkan, New York sudah memulai proses regulasi Energize NY Development. Proses itu meninjau aturan interkoneksi, tarif, dan pembagian biaya bagi pengguna listrik berskala besar. Prinsip yang dibawa pemerintah adalah bahwa proyek yang menciptakan kebutuhan luar biasa harus menanggung biaya tambahan yang ditimbulkannya, bukan memindahkannya kepada pelanggan rumah tangga.
Moratorium memperluas pertanyaan tersebut. Negara bagian akan menyusun Generic Environmental Impact Statement untuk menilai dampak pusat data terhadap permintaan energi, penggunaan dan kualitas air, serta kualitas udara. Dokumen ini diharapkan menjadi dasar penilaian yang seragam, sehingga setiap proyek tidak hanya bergantung pada negosiasi dan kajian yang berbeda-beda.
Pembekuan izin memberi New York waktu, tetapi tidak otomatis menyelesaikan masalah. Nilai kebijakan ini akan ditentukan oleh aturan yang lahir selama masa jeda.
Pemerintah masih perlu menjelaskan biaya apa yang wajib ditanggung pengembang, bagaimana kebutuhan listrik suatu proyek dinilai, dan kapan peningkatan jaringan menjadi tanggung jawab perusahaan. Standar air dan lingkungan juga perlu membedakan dampak berdasarkan lokasi, teknologi pendinginan, sumber energi, serta kondisi infrastruktur setempat.
Di sisi lain, pembatasan yang terlalu luas dapat menahan proyek yang sebenarnya mampu membayar kebutuhannya sendiri atau memberi manfaat ekonomi kepada daerah. Pendukung industri pusat data berpendapat bahwa penundaan dapat mengurangi investasi dan lapangan kerja. Bahan yang tersedia belum menunjukkan berapa banyak proyek yang langsung terkena moratorium atau berapa besar nilai investasi yang tertahan.
Itulah sebabnya perbedaan antara moratorium sementara dan larangan permanen harus tetap jelas. New York tidak menutup pintu bagi pusat data. Negara bagian itu sedang menahan sebagian proses perizinan sebelum menetapkan syarat masuk yang baru.
Implikasinya lebih luas daripada penundaan satu tahun. Dalam ekspansi AI, pemerintah daerah dan negara bagian sering memulai dari pertanyaan tentang berapa besar investasi yang bisa ditarik. New York membalik urutannya: sebelum proyek disetujui, pemerintah ingin mengetahui beban yang ditimbulkan dan memastikan manfaat serta biayanya tidak dibagi secara timpang.
Moratorium ini baru menjadi perubahan regulasi yang berarti jika jeda tersebut menghasilkan standar yang dapat diterapkan. Tanpa aturan yang jelas mengenai biaya, lingkungan, dan manfaat bagi komunitas, satu tahun penundaan hanya akan menggeser antrean proyek. Dengan aturan yang transparan, New York dapat mengubah cara infrastruktur AI dinilai: bukan hanya dari nilai investasinya, tetapi juga dari siapa yang memperoleh manfaat dan siapa yang menanggung kebutuhannya.
