Belanja AI Big Tech terus membesar karena kebutuhan komputasi naik, tetapi investor mulai menunggu bukti bahwa infrastruktur mahal itu bisa menghasilkan imbal balik.
Hedra.ID, Jakarta - Pembatasan penggunaan gawai di sekolah mudah disalahpahami sebagai larangan membawa telepon seluler. Padahal, Surat Edaran Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 18 Tahun 2026 tidak menetapkan larangan total.
Sekolah justru diminta mengerjakan hal yang lebih rumit: menentukan kapan gawai boleh digunakan, kapan harus disimpan, siapa yang mengawasi, dan dalam kondisi apa pengecualian dapat diberikan.
Perbedaan antara membatasi dan melarang ini penting. Gawai tetap dapat digunakan untuk mendukung pembelajaran selama berada di bawah pengawasan pendidik. Penggunaan juga dimungkinkan dalam keadaan darurat, untuk kebutuhan medis dan aksesibilitas, keperluan transportasi, atau alasan lain yang dapat dipertanggungjawabkan.
Dengan kata lain, kebijakan ini bukan upaya mengeluarkan teknologi dari lingkungan pendidikan. Tujuannya adalah mengurangi penggunaan yang mengganggu kegiatan belajar tanpa menutup manfaat perangkat digital. Persoalannya muncul ketika gagasan yang tampak seimbang itu harus diterjemahkan menjadi aturan sehari-hari.
Surat edaran memberi ruang kepada kepala satuan pendidikan untuk menyesuaikan tata tertib dengan karakteristik, kebutuhan, dan kondisi sekolah masing-masing. Ruang ini memungkinkan sekolah mempertimbangkan perbedaan usia murid, metode pembelajaran, fasilitas, kebutuhan khusus, dan kemampuan pengawasan.
Sebuah sekolah, misalnya, dapat mewajibkan murid menyimpan gawai selama pelajaran, lalu mengizinkan penggunaannya ketika guru membutuhkannya untuk kegiatan tertentu. Sekolah juga perlu menetapkan bagaimana perangkat dikumpulkan, di mana disimpan, siapa yang bertanggung jawab, dan bagaimana gawai dikembalikan kepada murid.
Fleksibilitas semacam ini diperlukan karena kondisi setiap sekolah tidak sama. Ada sekolah yang memiliki tempat penyimpanan, petugas, dan prosedur yang memadai. Di tempat lain, keterbatasan ruang, fasilitas keamanan, atau tenaga pengawas dapat membuat aturan yang sama jauh lebih sulit diterapkan.
Karena itu, pembatasan tidak cukup diwujudkan melalui perintah menyerahkan ponsel. Tanpa prosedur yang jelas, sekolah justru dapat menghadapi persoalan baru: perangkat hilang atau rusak, komunikasi saat keadaan darurat terhambat, atau pengecualian diberikan secara tidak konsisten.
Surat edaran memang meminta sekolah menyusun prosedur operasional. Namun, kualitas pelaksanaannya tetap bergantung pada kesiapan masing-masing satuan pendidikan. Di sinilah perbedaan antara kebijakan yang sekadar tertulis dan kebijakan yang benar-benar dapat dijalankan.
Aturan yang terlihat sederhana dapat menjadi tidak adil apabila pengecualiannya tidak dirancang dengan baik. Surat edaran mengakui bahwa sebagian murid membutuhkan gawai untuk aksesibilitas, kebutuhan medis, keadaan darurat, atau transportasi.
Ketentuan itu menunjukkan bahwa penggunaan gawai tidak selalu identik dengan gangguan. Bagi murid tertentu, perangkat digital dapat menjadi alat bantu yang diperlukan agar mereka dapat mengikuti kegiatan sekolah atau menjalani aktivitas sehari-hari.
Masalahnya, pengecualian hanya akan bekerja apabila prosedurnya mudah dipahami. Murid dan orang tua perlu mengetahui alasan apa yang dapat diterima, siapa yang berwenang memberi izin, dan bagaimana izin tersebut digunakan tanpa menimbulkan perlakuan yang berubah-ubah.
Pertimbangan pendidik juga memegang peran penting. Guru diberi ruang menggunakan gawai dalam pembelajaran sesuai kebutuhan, tujuan, dan karakter kegiatan. Namun, ruang tersebut perlu diterapkan secara konsisten.
Murid akan kesulitan memahami aturan apabila gawai dilarang dalam satu situasi, tetapi diperbolehkan dalam situasi serupa tanpa penjelasan. Karena itu, kejelasan alasan sama pentingnya dengan aturan itu sendiri.
Tujuannya bukan sekadar menjauhkan perangkat dari tangan murid. Sekolah juga perlu memastikan bahwa aturan tersebut dapat dipahami sebagai bagian dari proses belajar, bukan semata-mata sebagai hukuman atau bentuk pengawasan.
Surat edaran tidak hanya berbicara tentang konsentrasi dan interaksi sosial. Kebijakan itu juga mengaitkan pembatasan gawai dengan literasi digital, etika bermedia, keamanan digital, dan penggunaan teknologi secara bertanggung jawab.
Di sinilah pembatasan fisik berbeda dari pembentukan kebiasaan. Menyimpan ponsel selama beberapa jam mungkin mengurangi kesempatan menggunakannya di kelas. Namun, tindakan itu tidak otomatis mengajarkan murid cara menilai konten, menjaga data pribadi, menghadapi risiko di ruang digital, atau mengatur penggunaan gawai di luar sekolah.
Karena itu, tanggung jawab tidak hanya dibebankan kepada murid. Pendidik dan tenaga kependidikan diminta memberi teladan dalam menggunakan teknologi. Orang tua juga didorong mengatur waktu dan area penggunaan gawai, sekaligus menyediakan jeda dari layar di lingkungan keluarga.
Pemerintah daerah mendapat peran dalam sosialisasi, pendampingan, pemantauan, dan evaluasi. Pembagian tanggung jawab ini memperlihatkan bahwa sekolah tidak dapat membentuk kebiasaan digital sendirian.
Aturan di kelas akan mudah kehilangan pengaruh apabila murid menerima pesan yang bertentangan di rumah atau dari orang dewasa di sekitarnya. Sebaliknya, pembatasan akan lebih mudah dipahami ketika sekolah dan keluarga menjelaskan tujuan yang sama.
Batas lain dari kebijakan ini terletak pada cara mengukur hasilnya. Surat edaran mewajibkan evaluasi dan pelaporan, tetapi belum merinci satu indikator nasional yang seragam untuk menentukan keberhasilan.
Belum jelas apakah dampaknya akan dinilai melalui perubahan konsentrasi, jumlah pelanggaran tata tertib, kualitas interaksi sosial, keamanan digital, atau ukuran lain yang akan ditetapkan kemudian.
Karena kebijakan ini baru diterbitkan, keberhasilannya juga belum dapat disimpulkan. Yang sudah dapat diperiksa untuk saat ini adalah kesiapan tata kelolanya: apakah aturan mudah dipahami, penyimpanan perangkat aman, pengecualian diterapkan secara adil, orang tua dilibatkan, dan tujuan pembatasan dijelaskan kepada murid.
Keberhasilan kebijakan ini pada akhirnya tidak ditentukan hanya oleh apakah ponsel berada di tangan murid atau di tempat penyimpanan. Yang lebih menentukan adalah apakah sekolah mampu mengubah sebuah pembatasan menjadi kesempatan untuk membentuk kebiasaan menggunakan teknologi secara sadar dan bertanggung jawab.
