Samsung resmi mengonfirmasi bahwa aplikasi pesan bawaannya, Samsung Messages, akan segera dihentikan. Aplikasi yang selama bertahun-tahun menjadi salah satu identitas khas ponsel Galaxy
Hedra.ID, Jakarta - Persaingan teknologi dunia kini tidak lagi hanya berlangsung di laboratorium, pabrik, atau ruang rapat perusahaan teknologi. Chip, mineral kritis, pusat data, dan kecerdasan buatan sudah menjadi bagian dari perebutan pengaruh antarnegara.
Di tengah situasi itu, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria memperingatkan risiko yang ia sebut sebagai “fasisme teknologi”. Istilah ini merujuk pada kondisi ketika kontrol atas teknologi penting terlalu terkonsentrasi di tangan segelintir negara atau kekuatan besar.
Bagi Indonesia, isu ini bukan sekadar wacana geopolitik. Ketika akses terhadap chip, perangkat lunak, komputasi AI, dan bahan baku strategis bisa dibatasi karena kepentingan politik, posisi sebuah negara dalam rantai pasok teknologi ikut menentukan ruang geraknya
Nezar menyampaikan bahwa Indonesia perlu mengambil jalan tengah. Bukan menutup diri dari kerja sama global, tetapi juga tidak membiarkan arah teknologi nasional sepenuhnya ditentukan oleh kepentingan negara lain.
Dalam beberapa tahun terakhir, semikonduktor berubah menjadi salah satu komoditas paling strategis di dunia. Chip menjadi fondasi bagi ponsel, kendaraan listrik, pusat data, sistem pertahanan, hingga model AI generatif yang membutuhkan komputasi besar.
Karena itu, persaingan Amerika Serikat dan Tiongkok di sektor teknologi tidak hanya berkaitan dengan siapa yang punya produk paling canggih. Persaingan ini juga menyentuh akses terhadap mesin produksi chip, perangkat lunak desain, bahan baku, dan kemampuan manufaktur.
Indonesia berada di posisi yang tidak sederhana. Di satu sisi, Indonesia punya pasar digital besar dan sumber daya mineral yang dibutuhkan industri masa depan. Di sisi lain, keterlibatan Indonesia dalam rantai pasok semikonduktor dan AI global masih terbatas.
Menurut laporan Katadata yang dikutip Hedra.ID, Kamis (7/5/2026), Nezar menyebut kunjungannya ke salah satu produsen di Batam yang ia rujuk sebagai Nvidia memperlihatkan bahwa proses perakitan semikonduktor di sana belum menggunakan komponen yang berasal dari Indonesia.
Pernyataan ini penting karena menunjukkan jarak antara potensi dan posisi aktual Indonesia. Kehadiran aktivitas industri teknologi di dalam negeri belum otomatis berarti Indonesia sudah menjadi bagian penting dari rantai nilai global.
Indonesia punya kartu penting dalam perebutan teknologi global: mineral kritis. Nikel, kobalt, tembaga, bauksit, dan timah menjadi bahan yang dibutuhkan untuk berbagai industri, dari baterai kendaraan listrik sampai perangkat elektronik.
International Trade Administration mencatat sumber daya mineral kritis Indonesia mencakup nikel sekitar 1,5 miliar ton, tembaga 640 juta ton, bauksit 927 juta ton, dan timah 1,2 miliar ton. Badan Geologi Kementerian ESDM juga menempatkan mineral kritis sebagai bagian penting dalam perencanaan sumber daya, hilirisasi, dan transisi energi.
Namun posisi sebagai pemilik bahan baku tidak otomatis membuat Indonesia kuat dalam teknologi. Jika mineral hanya diekspor sebagai bahan mentah atau diproses pada tahap rendah, nilai tambah terbesar tetap berada di negara yang menguasai desain, manufaktur presisi, dan ekosistem industrinya.
Di sinilah tantangan Indonesia menjadi lebih jelas. Mineral kritis perlu dihubungkan dengan hilirisasi yang lebih dalam, riset material, standar industri, investasi manufaktur, dan kemampuan teknis lokal.
Dengan kata lain, mineral adalah pintu masuk. Kedaulatan teknologi baru mungkin terbentuk jika Indonesia mampu naik ke tahap pemrosesan bernilai tinggi dan tidak hanya menjadi pemasok bahan dasar.
Selain mineral, pemerintah juga mulai menempatkan talenta digital sebagai bagian dari strategi masuk ke rantai pasok AI. Kementerian Komunikasi dan Digital menyiapkan program AI Talent Factory yang melibatkan pemerintah, universitas, industri, dan lembaga riset.
Program ini diarahkan untuk mengumpulkan talenta dari kampus dan memberi pelatihan dari tingkat dasar sampai lanjutan dalam pengembangan solusi AI. Komdigi sebelumnya juga menyebut inisiatif ini terkait dengan kebutuhan membangun kapasitas sumber daya manusia dan klaster komputasi AI.
Langkah ini masuk akal karena rantai pasok AI tidak hanya soal chip dan mineral. Di dalamnya ada kebutuhan engineer, peneliti, pengembang perangkat lunak, spesialis data, operator pusat data, hingga pembuat aplikasi yang bisa mengubah teknologi menjadi solusi nyata.
Bagi Indonesia, membangun talenta menjadi penting agar AI tidak berhenti sebagai produk impor yang dipakai di permukaan. Jika kapasitas lokal tidak tumbuh, Indonesia berisiko hanya menjadi pasar besar untuk layanan AI global.
Pilihan jalan tengah yang disampaikan Nezar terdengar rasional, tetapi tidak mudah dijalankan. Indonesia harus tetap membuka pintu bagi investasi dan transfer teknologi, sambil menjaga agar kepentingan nasional tidak hilang dalam rantai pasok global yang semakin politis.
Tantangannya ada pada eksekusi. Pemerintah perlu memastikan kebijakan hilirisasi tidak berhenti pada pembangunan smelter, tetapi bergerak ke material berkualitas industri, komponen, riset, dan manufaktur bernilai tambah.
Di saat yang sama, pengembangan talenta AI perlu tersambung dengan kebutuhan industri. Pelatihan saja tidak cukup jika tidak ada proyek, pusat riset, akses komputasi, dan kesempatan kerja yang membuat talenta tersebut bertahan dan berkembang di dalam negeri.
Konteks Indonesia membuat isu ini terasa dekat. Negara ini punya populasi besar, pasar digital aktif, dan sumber daya mineral yang diperhitungkan. Tetapi tiga modal itu bisa habis sebagai potensi di atas kertas jika tidak diterjemahkan menjadi kemampuan industri.
Peringatan tentang “fasisme teknologi” pada akhirnya bisa dibaca sebagai pengingat bahwa ketergantungan teknologi punya konsekuensi politik. Ketika akses terhadap chip, AI, data, atau komputasi dikendalikan pihak luar, ruang pengambilan keputusan sebuah negara ikut menyempit.
Indonesia memang tidak harus memilih satu kubu secara mutlak. Tetapi agar jalan tengah itu punya daya tawar, Indonesia perlu membangun kekuatan internalnya sendiri: mineral yang diolah lebih jauh, talenta yang relevan, infrastruktur komputasi yang memadai, dan kebijakan yang konsisten.
Dalam perang teknologi yang tidak selalu terlihat seperti perang, kemandirian bukan berarti menutup diri. Kemandirian berarti punya posisi tawar yang cukup kuat untuk bekerja sama tanpa sepenuhnya bergantung.
